Perang Media Sosial 2016-12-31 Belakangan ini Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas membahas antisipasi terkait dengan media sosial (29/1...
Perang Media Sosial
2016-12-31
Belakangan ini Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas membahas antisipasi terkait dengan media sosial (29/12/2016). Dalam rapat itu, aparat hukum diminta melakukan penindakan yang tegas dan keras bagi pengguna media sosial yang melontarkan ujaran kebencian, fitnah, adu-domba dan ujaran yang berpotensi memecah-belah bangsa.
Mengapa medsos menjadi sedemikian liar, tentu ada penyebabnya.
Utamanya adalah;
Pemberitaan media mainstream konvensional yang hampir semua berpihak pada pemerintah, dan
Kinerja DPR/DPRD yang terkesan hanya mengamini maunya pemerintah, dan tidak mampu menyerap aspirasi rakyat akibat terlalu sibuk ngurusi pilkada di daerahnya masing-masing.
Yang terjadi kemudian adalah, fungsi kontrol terhadap pemerintah diambil-alih oleh rakyat (netizen) secara langsung, dan spontan tanpa melalui “gatekeeper”. Ini semua menjadikan setiap orang bisa melampiaskan emosi dan pendapatnya semau-maunya.
Bahkan sampai membuat berita bohong (hoax) untuk mendramatisir buruknya kinerja pemerintah yang dinilainya tidak diberitakan oleh media mainstream. Uniknya selain media mainstream, pemerintah juga “dibantu” oleh buzer yang kerjaannya juga membuat hoax untuk mengklaim keberhasilan pemerintah, dan untuk membunuh karakter para netizen pengkritik pemerintah. Perang opini publik atau perang medsos pun terjadi.
Dalam perang opini seperti ini pemerintah tentu sulit menjadi “wasit” sekaligus pemain. Memberangus para akun netizen dan memenjarakan pemiliknya bukanlah opsi yang bijak, karena justru akan memperbanyak lahirnya gerilyawan cyber yang baru.
Oleh sebab itu, hal yang perlu dilakukan adalah, pemerintah cukup bekerja yang benar dan transparan, tanpa mengandalkan pencitraan via media mainstream dan buzer. Kemudian bebaskan media mainstream untuk bisa kembali pada fungsinya semula sebagai kontrol pemerintah, dan pembawa pesan kebenaran kepada rakyat.
Bagaimana dengan anggota DPR/DPRD ? …..
Abaikan saja.
Karena keberadaan mereka dalam perang medsos benernya gak ngaruh-ngaruh amat koq.
Selamat memasuki tahun 2017.
Semoga kawan-kawan kita di DPR/DPRD benar-benar bisa mewakili rakyat untuk mengingatkan pemerintah agar kebijakkannya bisa berpihak pada Rakyat. Sehingga Indonesia ditahun 2017 bisa membaik dan tidak gaduh lagi.
loading...
COMMENTS