PostMetro.Org - Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma, mengapresiasi langkah Walikota Jakarta Utara, Ru...
PostMetro.Org - Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma, mengapresiasi langkah Walikota Jakarta Utara, Rustam Effendi mundur dari jabatannya. Rustam mundur karena tidak lagi sejalan dengan perilaku dan kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Tindakan Rustam Effendi itu sebagai sikap seorang ksatria yang sudah tidak bisa lagi bekerjasama dengan pemimpinnya yang dzalim. Dia lebih memilih mundur sebagai walikota daripada harus mendukung gubernur yang sudah mendzaliminya," ujar Lieus di Jakarta, Selasa (26/4/2016).
Beberapa hari lalu Rustam Effendi mengirim surat kepada Ahok untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai walikota. Tindakan itu diambil Rustam setelah Ahok menuduhnya bersekutu dengan Yusril Ihza Mahendra, bakal calon Gubernur DKI dan juga kuasa hukum warga Luar Batang yang akan digusur Ahok.
Merasa difitnah atasannya sendiri, Rustam mengaku tak terima dengan tuduhan Ahok itu. Di akun facebooknya Rustam pun menumpahkan kekecewaannya pada sang gubernur. Ia menulis; "Tuduhan yang menjurus fitnah apalagi keluar dari mulut pimpinan adalah sesuatu yang sangat menyakitkan."
Ironisnya, ujar Lieus, ketika kemudian media massa memblow up berita pengunduran diri Rustam tersebut, Ahok dengan entengnya menjawab bahwa ia hanya bercanda saat melontarkan tuduhan itu. Ini bukti Ahok pengecut dan tak bertanggungjawab.
“Sungguh ini sangat keterlaluan. Ia memfitnah orang seenaknya sendiri, dan ketika yang bersangkutan protes, dia malah bilang itu cuma bercanda. Pemimpin macam apa itu?," kata Lieus geram.
Lieus menambahkan, mundurnya Rustam Effendi sebagai walikota Jakarta Utara adalah bukti dari ketidakmampuan Ahok dalam memimpin. "Ini bukti kegagalan Ahok memimpin Jakarta," ujar Lieus.
Apalagi, katanya, sebelum Rustam, ada dua pejabat eselon II di DKI Jakarta, yakni Haris Pindratno (Kepala Dinas Energi dan Perindustrian DKI Jakarta, serta Tri Djoko Sri Margianto (Kepala Dinas Tata Air) yang sudah lebih dulu mengundurkan diri.
Bahkan kalau mau ditelusuri, sampai Maret lalu ada 15 pejabat eselon IV di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada BKD DKI, tutur Lieus.
Banyaknya pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang mengundurkan diri tersebut, menurut Lieus, membuktikan betapa buruknya kinerja Ahok di dalam memimpin birokrasi di Jakarta. Ini menunjukkan Ahok gagal membangun komunikasi dengan bawahannya.
"Sebabnya jelas, karena Ahok selalu memaksakan kehendak dan mau benar sendiri," jelas Lieus.
Karena itulah Lieus mendukung sikap yang diambil walikota Jakarta Utara untuk mundur ketimbang terus dijadikan tempat sampah yang harus menampung sumpah serapah Ahok. Jika sudah menyangkut harga diri, pilihan Rustam Effendi untuk mundur, menurut Lieus, sebagai walikota adalah pilihan terbaik.
Lieus pun berharap, langkah mundur yang ditempuh Rustam Effendi itu diikuti oleh para pejabat lainnya di Pemrov DKI. "Untuk apa terus menjabat tapi cuma dijadikan bemper dan tong sampah tempat Ahok menumpahkan kemarahan dan sumpah serapahnya. Mundur sebagai kesatria, itu lebih terhormat. Toh mereka tak akan kehilangan status kepegawaiannya," tutur Lieus. [ts]
loading...
COMMENTS