POSMETRO INFO - Jika Basuki Tjahaja Purnam alias Ahok dibebaskan dari hukuman, besar kemungkinan gerakan yang lebih besar dan lebih liar ak...
POSMETRO INFO - Jika Basuki Tjahaja Purnam alias Ahok dibebaskan dari hukuman, besar kemungkinan gerakan yang lebih besar dan lebih liar akan muncul dan kepentingan bangsa yang lebih luas terancam oleh kasus seorang Ahok, kata seorang konsultan politik dan pendiri lembaga survei.
"Apalagi jika faktor reaksi sosial ikut diperhitungkan oleh hakim. Bahkan tokoh sekelas Dien Syamsuddin sudah membuat pernyataan publik. Ia sendiri yang akan terjun memimpin perlawanan jika Ahok dibebaskan dari hukum," kata Denny JA dalam tulisan opininya yang dimuat di Inspirasi.co, hari ini.
Dia berpendapat, jika Ahok dibebaskan, tak akan pernah ditafsir sebagai "proses hukum murni" bagi mereka yang tak setuju karena di era sosial media, aneka fakta segera bercampur dengan gosip, opini bahkan fitnah. Celakanya, menurut Deny, hal itu akan dipercayai oleh mereka yang memang mudah percaya.
"Baru menuntut Ahok diadili saja bisa berkumpul sekitar satu juta manusia pada tanggal 4 November 2016 di Jakarta. Tak terhitung di daerah lain," kata pendiri Lingkaran Survei Indonesia itu.
Sejak dua pekan lalu, Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama, menyusul tekanan publik pada demo 4 November lalu. Pekan ini, sebagian umat Islam akan kembali menggelar unjuk rasa untuk menuntut Ahok segera ditahan.
Menurut Denny, semangat mengalahkan Ahok karena itu sehat untuk demokrasi. Namun spirit mendongkel Jokowi itu "buah terlarang" yang buruk untuk tradisi pemerintahan yang baik (Good Governance).
Demokrasi yang terkonsolidasi, kata dia, memerlukan semakin banyak kaum yang bersikap demokratis. Yaitu mereka yang hanya bersedia bertindak dalam aturan main demokratis.
“Mengalahkan Ahok dalam pilkada 2017 adalah spirit politik yang dibolehkan dalam aturan main demokratis. Bagi yang tak suka Ahok, mereka bisa menafsir mengalahkan Ahok itu justru membuat demokrasi tambah sehat untuk dua alasan,” kata Denny.
Pertama, mengalahkan Ahok yang sudah menjadi tersangka itu, melanjutkan tradisi good governance: best practises pemerintahan yang baik.
Selama ini sudah menjadi konvensi politik di pejabat yang menjadi tersangka mundur dari jabatannya. Aneka menteri di era pemerintahan sebelumnya banyak yang mengundurkan diri karena menjadi tersangka. Sebut beberapa diantaranya: menteri Jero Wacik, menteri Surya Darma Ali dan menteri Andi Mallarangeng,
Berbagai pejabat partai ketika menjadi tersangka juga mengundurkan diri. Mereka tak ingin menjadi beban bagi partainya dan sekaligus fokus kepada kasusnya sendiri.
Contoh yang bisa disebut: Anas Urbaningrum yang saat itu ketum demokrat. Atau OC Kaligis, dan Rio Capella yang saat itu menjadi sekjen partai Nasdem.
“Bahkan pemimpin yang menjadi pejabat karena dipilih rakyat, bukan ditunjuk, ketika menjadi tersangka, mereka juga mundur dari jabatannya. Antara lain aneka anggota DPR yang menjadi tersangka: Luthfie Hassan Ishaaq dari fraksi PKS, Andi Taufan Tiro dari fraksi PAN,” kata Denny.
Di negara demokrasi yang lebih beradab, menurut Denny, bahkan sebelum menjadi tersangka, jika kasusnya sudah menjadi isu publik, ia mengundurkan diri, tak peduli setinggi apapun kedudukannya.
Contohnya Presiden Jerman Christian Wulff mengundurkan diri pada tahun 2011. Saat itu ia belum menjadi tersangka. Ia baru diramaikan di publik soal skandal menerima bantuan uang dari pengusaha. Karena tak ingin kasusnya menjadi beban pemerintahan, presidenpun mundur.
“Mengapa itu menjadi tradisi good governance jika pejabat yang menjadi tersangka mundur dari jabatan publik, karena status tersangka membuat sang pejabat menjadi beban bagi jabatannya," kata Denny.
Amanah jabatan untuk taat aturan, taat asas, taat etika, menurutnya, tak bisa lagi ia emban karena ia sendiri sedang bermasalah dengan itu. Bagaimana ia bisa menjadi teladan menegakkan aturan jika ia sendiri tersangka melanggar aturan.
Iapun akan disibukkan dengan proses hukum. Sebagai tersangka ia belum tentu bersalah. Namun status tersangka itu sendiri hanya diberikan kepadanya karena ia juga punya potensi salah, melanggar aturan.
Proses hukum akan menyita waktu, tenaga dan pikirannya. Pejabat yang baik dalam tradisi pemerintahan yang benar tak ingin kasus hukumnya membuatnya tak bisa fokus menjalankan jabatan.
Kini Ahok sudah resmi menjadi tersangka. Jika seorang tersangka malah dikampanyekan, apalagi terpilih sebagai pejabat (gubernur), maka tradisi “pejabat tersangka mundur dari jabatan” akan hancur lebur.
Kasus Ahok jika menang hanya bagus untuk Ahok tapi buruk untuk tradisi pemerintahan yang baik,” kata Denny.
“Siapapun yang menjadi tersangka akan merujuk kasus Ahok untuk tak mau mundur. Dengan mudah ia berkata. Lihat Ahok. Ia tersangka saja malah terpilih menjadi pejabat. Kok saya yang sudah pejabat, hanya karena tersangka, diminta mundur?” kata Denny
Alasan kedua, mengalahkan Ahok menghindari kemungkinan, sekali lagi menghindar kemungkinan kebohongan publik. Mengapa? Karena pendukungnya mengkampanyekan Ahok sebagai gubernur.
“Padahal jika terpilih, yang menjadi gubernur bukan Ahok tapi Djarot karena Ahok diproses hukum.
Sebagai tersangka, Ahok selalu mungkin diputus bersalah ataupun tak bersalah. Ada kemungkinan Ahok diputus bersalah, dipenjara dan tak bisa menjadi gubernur.
"Kemungkinan itu tidak NOL, bahkan besar,” katanya.[rimanews]
loading...
COMMENTS